Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Aceh menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh proses penilaian ulang dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel. Ia juga meminta agar KJPP segera dihadirkan ke Aceh untuk melakukan verifikasi bersama tim Satgas B dan panitia pengadaan tanah.
“Kita ingin semua pihak duduk bersama, menyamakan data di lapangan, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan begitu, pembangunan tol ini bisa segera diselesaikan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Fadhlullah.
Fadhlullah menekankan pentingnya penyelesaian cepat permasalahan tersebut agar tidak menghambat target operasional Jalan Tol Sigli–Banda Aceh yang menjadi salah satu proyek strategis untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh.
“Pemerintah mendukung penuh percepatan proyek ini, tetapi hak masyarakat harus tetap dipenuhi sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh dan Pidie, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, serta para keuchik dari desa-desa di Kecamatan Padang Tiji yang terdampak langsung oleh pembangunan tol.
