Wagub mengatakan, seluruh SKPA terkait akan membantu menyediakan dokumen dan data yang dibutuhkan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan tepat waktu.
Wagub juga memperkenalkan para kepala SKPA dan pejabat teknis terkait kepada tim BPK yang akan berkoordinasi langsung dalam proses tersebut.
Sementara itu, pihak BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama 30 hari, terhitung sejak 27 Oktober hingga 26 November tersebut.
Tujuan kegiatan ini, menurut BPK, adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan kegiatan belanja Pemerintah Aceh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan konstruktif bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah ke depan. []
