Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pengelolaan belanja Pilkada Serentak 2024 pada Panwaslih Aceh dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material, sementara pada KIP Aceh telah dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material, meskipun tetap terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti.
Ia berharap Pemerintah Aceh dapat melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rencana aksi agar perbaikan pengelolaan keuangan negara dapat terwujud. BPK juga berkomitmen mendorong transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat sinergi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), khususnya dalam meningkatkan eskalasi substansi temuan antar-satuan kerja serta mengoordinasikan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan.
“Kami berharap Inspektorat lebih aktif mendorong percepatan tindak lanjut pemeriksaan. Semoga pengelolaan keuangan ke depan semakin transparan dan akuntabel sehingga setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pemeriksaan berlangsung, dan berharap hasil tersebut menjadi motivasi bersama untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah sehingga akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintahan semakin meningkat.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris DPR Aceh, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Ketua Plt Inspektur Aceh, Bendahara Panwaslih Aceh, serta para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Aceh. []
