Sekda Aceh M. Nasir memaparkan bahwa bencana ini melanda 18 kabupaten/kota, di mana 15 daerah telah menetapkan status siaga darurat. Wilayah Aceh Tamiang menjadi yang paling parah dengan seluruh permukiman warga terendam lumpur.
“Kondisinya sangat luas dan masif. Di wilayah tengah mayoritas longsor, akses darat banyak yang terputus. Stok Bulog di sana juga semakin menipis,” jelas Nasir.
Ia juga mengungkapkan bahwa lebih dari 165 ribu rumah warga rusak, mulai dari kategori berat hingga ringan. Kerusakan sebesar itu, katanya, tidak mungkin ditangani Aceh tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Warga Aceh Tamiang kehilangan semua rumahnya. Mereka tidak akan mampu bangkit sendiri tanpa bantuan pusat. Kami mohon Komisi VIII mendorong perhatian serius pemerintah,” ujar Sekda.
Nasir turut menyinggung masalah ketidaksesuaian data yang dilaporkan para menteri kepada Presiden. Ia khawatir kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran.
“Kami berharap Presiden mau mendengar langsung laporan dari bupati dan wali kota terdampak,” tambahnya.
Sekda menyesalkan bahwa menjelang hari ke-14 masa tanggap darurat provinsi, sejumlah masalah dasar masih belum teratasi.
“Lampu saja belum selesai. Jembatan-jembatan putus juga belum diperbaiki. Ini sangat mempengaruhi evakuasi dan distribusi bantuan,” tegasnya.
Rapat ditutup dengan desakan keras dari para anggota DPR agar BNPB segera mengusulkan penetapan Bencana Nasional Sumatra, termasuk Aceh yang menjadi episentrum kerusakan terparah. Mereka menilai percepatan kebijakan adalah satu-satunya cara menghindari krisis kemanusiaan yang lebih besar. []
