Namun demikian, M. Nasir turut menyoroti ketimpangan partisipasi perempuan dalam ranah politik. Menurutnya, pada periode 2019–2023, keterwakilan perempuan di DPR Aceh hanya sekitar 12,28%, jauh dari target kuota 30% yang diamanatkan undang-undang.
“Dominasi perempuan di sektor ekonomi harus diimbangi dengan peran strategis di sektor kebijakan. Karena itu, sinergi lintas sektor sangat diperlukan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan IWAPI dan berbagai organisasi lainnya guna memperkuat ekosistem kewirausahaan perempuan, baik dalam akses pelatihan, permodalan, pemasaran, hingga digitalisasi usaha.
RAKERDA ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas internal IWAPI, mengevaluasi program kerja, serta merancang strategi menghadapi isu-isu aktual seperti penguatan UMKM, penetrasi pasar digital, koperasi wanita, dan pengembangan ekonomi syariah.
“Kami mengajak IWAPI Aceh untuk terus menanamkan semangat kewirausahaan yang inklusif. Jadikan IWAPI sebagai jembatan kemajuan perempuan Aceh—agar mereka bangkit, berdaya, dan mandiri,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh para pengurus dan anggota IWAPI se-Aceh, perwakilan pemerintah daerah, dan mitra kerja strategis dari berbagai sektor. []
