Paparan tersebut mendapat tanggapan dari Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT, Friendy P. Sihotang. Ia menilai pemetaan masalah yang dilakukan Kelompok 3 sudah tepat dan menggambarkan kondisi lapangan secara nyata.
“Peta masalahnya sudah jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bisa langsung dijalankan. Desa tidak boleh bergantung selamanya pada transfer dana pusat. Mereka harus tumbuh dari potensi sendiri, dan itu hanya tercapai bila tata kelolanya dibenahi,” ujar Friendy.
Friendy menekankan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan kapasitas manajerial, serta digitalisasi layanan publik desa sebagai strategi jangka panjang pembangunan ekonomi desa.
Penanggap kedua, Edi Fadhil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh, menyoroti lemahnya keberpihakan anggaran desa terhadap sektor pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, porsi belanja desa masih terlalu berat pada pembangunan fisik sehingga ruang bagi pengembangan ekonomi kreatif, unit usaha desa, dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi sangat terbatas.
“Selama ini dana desa terlalu banyak habis untuk pembangunan fisik. Sementara program pemberdayaan yang memberi dampak ekonomi jangka panjang sangat kecil porsinya. Kalau desa ingin maju, keberpihakan anggaran pada sisi ekonomi harus diperkuat,” ujarnya.
Edi mencontohkan bahwa pemerintah memiliki sejumlah program besar yang seharusnya bisa dikelola atau dikuatkan melalui desa dan BUMDes, seperti program makan bergizi gratis atau MBG, koperasi merah putih, hingga jaringan pertashop yang semestinya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.
