Kemudian disisi lain, lanjut Murthalamuddin, terkait kebutuhan relawan, unsur Tagana, TNI, dan relawan lain sejak awal bencana hingga hari ini terus bergerak di lapangan.
Namun hambatan terbesar tetap pada akses menuju lokasi. Tingginya lumpur membuat jalur tidak dapat dilalui kendaraan.
Bahkan di sejumlah titik, bantuan harus dipanggul secara manual, tetapi metode ini tidak dapat berlangsung lama karena rawan menimbulkan kemacetan dan membahayakan relawan.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam mempercepat izin bagi bantuan luar negeri maupun lembaga kemanusiaan internasional.
Pemerintah daerah juga mencontohkan ada bantuan sebelumnya yang mengirimkan pesawat pengangkut logistik. Mereka berharap proses birokrasi di bandara atau titik masuk lainnya dapat dipermudah tanpa mengesampingkan aturan keselamatan.
“Situasi darurat tidak bisa menunggu. Semakin cepat bantuan masuk, semakin besar peluang untuk menyelamatkan warga di wilayah terisolir,” pungkas Murthalamuddin.
