“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap dapat dirumuskan langkah-langkah konkret yang segera dapat dilaksanakan di lapangan, sehingga pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan,” ujar M. Nasir.
AHY dalam rakor tersebut menyampaikan bahwa pemerintah pusat berupaya hadir langsung sejak fase tanggap darurat, termasuk saat sejumlah wilayah masih terisolasi akibat terputusnya akses darat. Dalam kondisi tersebut, bantuan dikirim melalui jalur udara sambil terus mendorong pembukaan akses darat.
“Alat berat harus segera menembus titik-titik jalan yang terputus agar distribusi logistik kembali lancar,” ujar AHY.
Ia menegaskan Kementerian PUPR akan terus didorong untuk mempercepat pembukaan jalan, pemulihan infrastruktur dasar, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Selain itu, pemerintah juga segera membangun kembali rumah warga, termasuk relokasi ke kawasan yang lebih aman dari bencana.
Dalam Rakor tersebut, AHY menyampaikan empat arahan utama, yakni sinkronisasi dan validasi data kerusakan infrastruktur antara pusat dan daerah, pendampingan kementerian dan lembaga dalam penyusunan R3P, penyusunan roadmap rehab-rekon yang komprehensif dan realistis, serta monitoring dan evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan.
Sementara itu, dalam forum tersebut masing-masing kementerian juga menyampaikan masukan terkait penanganan pascabencana Aceh. []
