Ia menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program pemulihan berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran.
Fokus utama, kata Mualem, adalah perbaikan infrastruktur vital serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turut menambahkan, perlunya kebijakan khusus bagi daerah terdampak bencana, terutama terkait pencairan dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya. Ia menilai kondisi pascabencana membuat sejumlah mekanisme normal tidak dapat diterapkan seperti di daerah lain.
Selain itu, Wagub juga mengusulkan agar anggaran pembangunan rumah baru bagi korban banjir yang rumahnya rusak berat di Aceh ditambah menjadi Rp98 juta. Jumlah tersebut mengacu pada anggaran rumah layak huni yang dibangun Pemerintah Aceh selama ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmen DPR RI untuk mengawal langsung penanganan bencana di Aceh. Ia bahkan menyampaikan rencana DPR RI untuk berkantor di Aceh guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.
“Kami akan berkantor di Aceh dan meminta kementerian serta lembaga juga menempatkan perwakilan di sini agar penanganan bencana bisa dimonitor langsung,” kata Dasco. []
