“Begitu halnya dengan pengerjaan jalan dan jembatan dari Simpang KKA menuju Kabupaten Bener Meriah. Dari hasil data kita peroleh dari tim lapangan, sepanjang 42 kilometer sudah selesai dikerjakan. Pemerintah Aceh sudah berkoordinasi dengan Bupati Bener Meriah untuk mengarahkan alat berat untuk proses membantu penyelesaian jalur lintas tersebut.,” ujar M. Nasir.
Terkait komunikasi, 48 unit Starlink telah dikirim ke daerah terdampak. Namun, pasokan listrik dan BBM menjadi hambatan utama operasional Starlink. Beruntung, Pertamina telah berkomitmen menyuplai satu ton BBM per hari via udara untuk mengatasi masalah ini.
Data sementara menunjukkan, bencana ini telah merusak sekitar 75.000 rumah warga. Sekda mengungkapkan, dengan kemampuan normal pembangunan rumah layak huni di Aceh yang hanya sekitar 2.000 unit per tahun, maka penanganan rumah terdampak ini akan membutuhkan waktu sangat lama.
“Perlu perhatian pemerintah pusat sebab jika dikalikan 75 ribu itu butuh 30 tahun rampung,” tegas Sekda Aceh, menggaris bawahi perlunya dukungan anggaran dan sumber daya dari Pemerintah Pusat untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sementara itu, Wakil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Budi Prijono, turut menaruh simpati mendalam terhadap musibah yang terjadi. Wakil Ketua BPK RI menyebut status bencana saat ini sudah memasuki tahap emergency.
“Ini sudah menjadi emergency. Ini menyangkut bantuan kemanusiaan, kita menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam,” ucapnya.
BPK RI berkomitmen untuk mengoordinasikan tim inspektorat guna membantu korban bencana semaksimal mungkin. Bentuk kepedulian juga diwujudkan melalui donasi uang tunai yang dikumpulkan dari seluruh pegawai BPK RI. Donasi tersebut akan dikirim secara bertahap hingga proses pemulihan (recovery) selesai, sebagai bentuk dukungan kemanusiaan bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana.
“Ada sekitar 9.000 lebih pegawai BPK RI di seluruh provinsi, baik di Aceh maupun di tingkat pusat,” pungkasnya.
