REMIDIA |KOTA JANTHO — Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris (Syech Muharram), menegaskan bahwa Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 harus benar-benar membawa perubahan nyata bagi masyarakat Aceh Besar. Hal itu disampaikan saat membuka Presentasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2026 di Meuligo Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (13/10/2025).
Kegiatan Desk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Drs. H. Syukri M. Ali, Sekda Bahrul Jamil SSos MSi, para Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, para Camat, Kabag, Kabid, serta tim asistensi Bupati Aceh Besar.
Dalam arahannya, Bupati Syech Muharram menyampaikan kegiatan ini sangat penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah tahun 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Hari ini kita berkumpul untuk bermusyawarah dalam Desk Renja 2026. Banyak ketertinggalan dan kekurangan yang masih harus kita benahi di Aceh Besar. Karena itu, forum ini harus menghasilkan rancangan kerja yang membawa perubahan nyata untuk rakyat,” tegasnya.
Bupati juga menyinggung hasil kunjungannya selama sepekan di Jakarta bersama Bupati Pidie dan Bupati Aceh Utara. Dalam pertemuan tersebut, mereka telah mengusulkan pembangunan 2.000 unit rumah layak huni kepada pemerintah pusat, dan juga bertemu dengan Wakil Menteri Fahri Hamzah untuk membahas sejumlah program strategis daerah.
Selain itu, Syech Muharram juga mengungkapkan telah bertemu dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., terkait pengembangan IPDN dan Sekolah Rakyat, serta menyerahkan usulan pemekaran Kecamatan Seulimuem dengan pembentukan kecamatan baru, Seulawah Agam, yang meliputi wilayah Lamteuba dan Lampanah Leungah.
“Kami juga sudah duduk dengan pihak SDM Biotermal di Lamteuba. Kontrak mereka akan berakhir April 2026. Jika belum selesai melakukan eksploitasi, tentu mereka akan rugi. Ini harus kita kawal agar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Aceh Besar juga telah bertemu dengan investor asal Tiongkok yang berencana membangun pembangkit listrik tenaga bayu di Jantho. Selain itu, pihaknya juga telah berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat terkait akses pembiayaan bagi UMKM, termasuk wacana pembentukan Tim Koordinasi Mikro Daerah (TKMD).
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti pentingnya penyusunan anggaran yang realistis dan akurat, bukan sekadar perkiraan tanpa dasar.
