Banyak UMKM dan ruko terhenti operasionalnya akibat lumpur tebal yang menutup jalan serta area pertokoan, seperti di Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan daerah lainnya.
Akses ekonomi masyarakat lumpuh, banyak warga tidak dapat kembali bekerja.
Harga sembako melonjak, menambah beban masyarakat miskin yang juga terdampak meskipun tidak terkena banjir langsung.
SAPA menegaskan bahwa situasi ini bukan hanya tentang wilayah yang tenggelam atau tertimbun longsor, tetapi juga memberi dampak luas kepada masyarakat miskin di daerah lain karena akses terhambat dan biaya hidup meningkat.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menyatakan bahwa pemerintah Aceh tidak boleh bersikap egois atau merasa mampu menangani sendiri situasi darurat sebesar ini.
“Ini menyangkut keselamatan rakyat. Penanganan pemerintah provinsi dan daerah tidak sesuai harapan. Banyak masyarakat kelaparan, sakit, dan UMKM terhenti. Ini bukan saatnya pamer bantuan mie instan, tetapi saatnya mencari solusi cepat untuk memulihkan Aceh,” tegas Fauzan.
SAPA meminta para bupati, wali kota, dan Gubernur Aceh untuk segera mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar menetapkan bencana banjir di Aceh sebagai bencana nasional, agar akses bantuan, logistik, perbaikan infrastruktur, serta pengerahan sumber daya dapat dilakukan secara maksimal.
Menurut SAPA, menyerahkan penanganan kepada pemerintah pusat bukan berarti pemerintah daerah tidak mampu atau tidak peduli, melainkan langkah realistis demi keselamatan masyarakat.
“Ini menyangkut nyawa rakyat. Jangan sampai bertambah korban hanya karena lambat mengambil keputusan. Dengan status bencana nasional, pemulihan Aceh bisa dipercepat dan masyarakat dapat segera bangkit,” tambah Fauzan.
