REMIDIA |BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum, di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Kamis (30/10/2025).
Rapat yang turut dihadiri Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Alibasyah serta jajaran Forkopimda Aceh dan Kabupaten Pidie itu membahas langkah penyelesaian kendala pembebasan lahan, khususnya terkait pembayaran ganti rugi tanaman tanam tumbuh milik masyarakat yang terdampak pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Dalam forum itu terungkap, sebagian masyarakat masih keberatan terhadap hasil penilaian nilai ganti rugi tanaman di lahan yang sudah dibebaskan. Warga menilai terjadi kekeliruan pada tahap awal pendataan, di mana pihak pelaksana proyek—PT Adhi Karya—telah lebih dahulu melakukan pembersihan lahan menggunakan alat berat sebelum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pidie melakukan pendataan resmi.
Padahal, menurut masyarakat, pihak kontraktor telah mendokumentasikan jumlah tanaman yang ditebang saat proses pembukaan akses alat berat. Namun data tersebut tidak tercantum dalam hasil pendataan BPN dan Satgas A yang menjadi acuan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menetapkan nilai ganti rugi.
“Kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana proyek dan BPN menyebabkan data awal tanaman yang sudah dibabat tidak masuk dalam daftar penilaian. Akibatnya, banyak masyarakat merasa dirugikan,” ungkap salah seorang perwakilan warga dalam rapat tersebut.
