Beranda / Pemerintah Aceh / Pusat Cek Kesiapan Aceh Calon Tuan Rumah MTQ Nasional 2028

Pusat Cek Kesiapan Aceh Calon Tuan Rumah MTQ Nasional 2028

Remidia|Banda Aceh – Tim dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) tiba di Aceh untuk melakukan survei dan peninjauan awal terhadap kesiapan Aceh yang telah mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional tahun 2028.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari proposal Pemerintah Aceh yang telah diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) pada 11 Oktober lalu.

Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Zahrol Fajri, S.Ag., M.H., menjelaskan bahwa tim survei dari Kemenag RI akan meninjau sejumlah lokasi yang diusulkan sebagai venue utama pelaksanaan MTQ. “Rencananya ada enam lokasi yang akan kita tunjukkan, yaitu Stadion Harian Bangsa, Masjid Raya Baiturrahman, Lapangan Blang Padang, Balai Meuseuraya, Taman Ratu Safiatuddin, serta dua kampus besar di Banda Aceh, yakni UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala,” lapor Zahrol kepada Sekda Aceh pada pertemuan di Ruang Rapat Sekda Aceh, Jumat 24 Oktober 2025.

Sekda Aceh M. Nasir, S.IP., MPA, menyebutkan bahwa rencana pencalonan Aceh sebagai tuan rumah MTQ Nasional 2028 merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Gubernur Aceh.

“Beberapa bulan lalu, saya dipanggil oleh Gubernur dan beliau menegaskan agar Aceh berupaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional. Proposalnya sudah resmi kita ajukan,” ujar M. Nasir.

Ia menambahkan, kesuksesan Aceh menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Aceh–Sumut menjadi bukti nyata bahwa Aceh mampu menyelenggarakan even nasional berskala besar.

“PON kemarin berjalan sukses dan menjadi pembuktian bahwa Aceh aman, nyaman, dan siap menjadi tuan rumah even nasional. MTQ Nasional akan menjadi momentum berikutnya untuk menunjukkan Aceh yang damai dan religius,” katanya.

Sekda juga menegaskan bahwa seluruh unsur masyarakat Aceh memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan ini.“Kita sudah mendapat dukungan dari Wali Nanggroe, MPU, DPRA, Forkopimda, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Aceh. Ini bukan hanya keinginan pemerintah, tapi keinginan kolektif masyarakat Aceh,” tegasnya.

Halaman: 1 2

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *